MAKALAH ETIKA PROFESI HAKIM

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman, hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah.

Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah. Disamping itu hakim adalah jabatan yang mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Mulia karena ia bertujuan menciptakan ketentraman dan perdamaian di dalam masyarakat. Penuh resiko karena di dunia ia akan berhadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya.

Dari peranannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat (Offilium nobile), atas kepribadiannya yang dimiliki, hakim mempunyai tugas sebagaimana dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹ Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sini terlihat jelas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain di batasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.

Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik di dalam  menjalankan  tugas  profesinya untuk mewujudkan keadilan dan  kebenaran

______________________________

¹ Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1)..

maupun pergaulan dalam masyarakaat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Islampun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan, dalam pandangan Islam adalah kalimat tauhid yaitu amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat lilla>hita'alla.² Sehingga pada setiap putusannya benar - benar mengandung keadilan dan kebenaran, melalui profesi inilah hakim mempunyai posisi istimewa.

Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.³ Karena hakim adalah satu-satunya aparat penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya. Sehingga setiap keputusan hakim benar-benar berorientasi kepada penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagaimana yang diharapkan dalam kode etik profesi hakim yang dimana kode etik tersebut merupakan kesesuaian sikap yang harus dijunjung tinggi hakim dengan jiwa-jiwa pancasila.

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian halnya dengan profesi hakim di Indonesia, di mana terdapat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Profesi Hakim Indonesia pertama kali disusun oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Kongres III IKAHI tanggal 5-7 April 1965. Seiring berjalannya waktu, perkembangan berbagai hal seputar IKAHI sebagai wadah profesi hakim  dan  Kode  Etik  Profesi Hakim  Indonesia terus berlangsung. Dan yang paling

______________________________

2 Bismar Siregar, Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan, cet. ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm.18.

3 Al Wisnubroto, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), hlm.65.

terkini adalah  ketika MA menerbitkan  Pedoman  Perilaku  Hakim  ersamaan  dengan

disosialisasikannya  Pedoman    Etika   Perilaku Hakim  yang  disusun  KY,  sehingga

peristiwa ini menjadi bagian dari ketidaksepahaman antara MA dan KY. Berkaitan dengan fenomena yang tengah berkembang di masyarakat seputar konflik antara MA dan KY, Hakim Agung Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sophian Marthabaya berpendapat bahwa suatu kode etik berlaku bagi suatu profesi tertentu sehingga sebuah kode etik harus disusun oleh profesi yang bersangkutan yang akan  menjalankan kode etik tersebut. Alangkah janggalnya apabila kode etik disusun oleh suatu institusi di luar profesi yang akan menjadikan kode etik itu sebagai pedomannya. Idealnya, sebuah pedoman untuk melakukan pekerjaan dibuat sendiri oleh pihak yang akan menjalankan pekerjaan tersebut. Bagaimanapun, kode etik dibuat untuk mengatur perilaku dan sepak terjang individu profesional dalam menjalankan profesinya.

BAB II

PEMBAHASAN

A.      DASAR HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan mencantumkan dan mengatur pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu:

a. bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1));

b.  bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)); dan

c. bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat, atau Panitera (Pasal 29 ayat (3)).

Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman secara umum, terdapat pula ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab profesi Hakim Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menjadi tanggung jawab Hakim Agung, di antaranya sebagai berikut.

A. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:

1.  pelaksana putusan Mahkamah Agung;

2. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau  sedang diperiksa olehnya;

3.  penasehat hukum; dan

4.  pengusaha.

B. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

1. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

2.  melakukan perbuatan tercela;

3.  terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;

4.  melanggar sumpah atau janji jabatan; dan

5.  melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

C. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera pada majelis hakim.

D. Pasal 41 ayat (4) menyatakan jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim Agung, maka Hakim Agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama.

E. Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping kedua undang-undang di atas, peraturan berbentuk undang-undang lainnya yang mencantumkan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi hakim adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; dan

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

B.  JENIS DAN ETIKA PROFESI

1.    Profesi Hakim dan Karakteristiknya

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁴ Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.⁵

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya Negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut.

1. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.

2.  Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan  peradilan  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya   ringan,    agar  

______________________________

⁴ Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 1 angka 8.

⁵ Ibid., pasal 1 angka 9.

keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesame manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.

4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.

5. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal, Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

     “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”¹⁰

6. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim.

______________________________

⁶ Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2004 Nomor 8 TLN Nomor 4358, pasal 25 ayat (1).

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (officium nobile), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut. ⁷

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.

2.  Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.

3.  Pengembanan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini.

2.    Tanggung Jawab Moral Hakim

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terapat dalam das sollen (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam das sein (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah The Four

______________________________

⁷ Wildan Suyuthi, “Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama,” dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, (Mahkamah Agung RI, 2006), hal. 26-28.

Commandments for Judges dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir di bawah ini.

1. To hear corteously (mendengar dengan sopan dan beradab).

2. To answer wisely (menjawab dengan arif dan bijaksana).

3. To consider soberly (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun).

4. To decide impartially (memutus tidak berat sebelah).

Peradaban Islam pun memiliki literatur sejarah di bidang peradilan, salah satu yang masih tercatat ialah risalah Khalfah Umar bin Khatab kepada Musa Al- Asy’ari, seorang hakim di Kufah, yang selain mengungkapkan tentang pentingnya peradilan, cara pemeriksaan, dan pembuktian, juga menjelaskan tentang etika profesi. Dalam risalah dituliskan kode etik hakim antara lain di bawah ini.

1. Mempersamakan kedudukan para pihak dalam majelis, pandangan, dan putusan sehingga pihak yang merasa lebih mulia tidak mengharapkan kecurangan hakim, sementara pihak yang lemah tidak berputus asa dalam usaha memperoleh keadilan hakim.

2. Perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara para pihak yang bersengketa kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim tercermin dalam lambing kehakiman dikenal sebagai Panca Dharma Hakim, yaitu:

1. Kartika, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Cakra, berarti seorang hakim dituntut untuk bersikap adil;

3. Candra, berarti hakim harus bersikap bijaksana atau berwibawa;

4. Sari, berarti hakim haruslah berbudi luhur atau tidak tercela; dan

5. Tirta, berarti seorang hakim harus jujur.

Sebagai perwujudan dari sikap dan sifat di atas, maka sebagai pejabat hukum, hakim harus memiliki etika kepribadian, yakni:

a. percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim;

c. berkelakuan baik dan tidak tercela;

d. menjadi teladan bagi masyarakat;

e. menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat;

f. tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim;

g. bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab;

h. berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu;

i. bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan);

j. dapat dipercaya; dan

k. berpandangan luas.

a. Sikap Hakim dalam Kedinasan

Sikap, sifat, dan etika kepribadian yang harus dimiliki oleh hakim seperti telah diuraikan di atas selanjutnya diimplementasikan di persidangan pada saat hakim menjalankan tugasnya. Edy Risdianto, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencontohkan salah satu bentuk tanggung jawab moral hakim yang ia terapkan dalam menjalankan tugasnya adalah tidak mengikutsertakan istri ke ruang sidang di pengadilan ketika sedang memimpin persidangan.⁸ Secara umum, yang harus dilakukan hakim terhadap pihak ketiga yang menjadi pencari keadilan dalam persidangan adalah:⁹

1. bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku;

2. tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-piha yang berperkara;

3. harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan;

4. harus menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan; dan

5. Bersungguh sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

______________________________

⁸ Wawancara penulis dengan Bapak Edy Risdianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 9 Oktober 2006 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

⁹ Kansil, op. cit., hal. 53.

Sementara itu, terhadap profesinya sendiri, seorang hakim juga harus menjaga perilakunya, baik kepada atasan, sesama rekan, maupun bawahan. Terhadap atasan, seorang hakim harus bersikap:

1. taat kepada pimpinan;

2. menjaankan tugas-tugas yang telah digariskan dengan jujur dan ikhlas;

3. berusaha memberi saran-saran yang membangun;

4.  mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan serta mengemukakan pendapat tanpa meningalkan norma-norma kedinasan; dan

5. tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apapun.

Sedangkan terhadap sesama rekan, hakim haruslah:¹⁰

1. memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antarsesama rekan;

2. memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antarsesama rekan;

3. memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps hakim; dan

4. menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Begitu pula terhadap bawahan/pegawai, setiap hakim selayaknya bersikap:¹¹

1. harus mempunyai sifat kepemimpinan;

2. membimbing bawahan untuk mempertinggi kecakapan;

3. harus mempunyai sikap sebagai seorang bapak/ibu yang baik;

4. memelihara sikap kekeluargaan antara bawahan dengan hakim; dan

5. memberi contoh kedisiplinan.

b. Sikap Hakim Di Luar Kedinasan

Di samping itu, di luar kedinasannya berprofesi di pengadilan, hakim juga harus senantiasa menjaga sikap dan perilakunya. Terhadap diri pribadi, seorang hakim harus:¹²

______________________________

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., hal. 53-54.

¹² Ibid., hal. 55.

1. memiliki kesehatan jasmani dan rohani;

2. berkelakuan baik dan tidak tercela;

3. tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan;

4. menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat; dan

5. tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat hakim.

Sementara dalam kehidupan rumah tangga, hakim harus bersikap:

1. menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, baik menurut norma hukum maupun norma kesusilaan;

2. menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga dan rumah tangga;

3.  menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat; dan

4. tidak dibenarkan hidup berlebih-lebihan dan mencolok.

Sedangkan dalah kehidupan bermasyarakat, hakim harus selalu:

1. selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat;

2. dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa gotong-royong; dan

3. harus menjaga nama baik dan martabat hakim.

BAB III

POST SCRIPTUM

(KESIMPULAN)

Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini.

Etika kepribadian hakim, yakni:

 a. percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim;

c. berkelakuan baik dan tidak tercela;

d. menjadi teladan bagi masyarakat;

e. menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat;

f. tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim;

g. bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab;

h. berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu;

i. bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan);

j. dapat dipercaya; dan

k. berpandangan luas.

Kode etik profesi hakim sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia, kemaslahatan tersebut tercantum dalam azas-azas yang dituangkan dalam syariat hukum Dzarury yaitu hal yang pokok dalam kehidupan manusia, hukum Hajjy yaitu hukum yang menselaraskan dengan hajat dan kebutuhan manusia, dan hukum Tahsiny yaitu merupakan keindahan hidup yang merupakan pelengkap dalam kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

buku

Kamil, Iskandar. “Kode Etik Profesi Hakim” dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum. Jakarta: Pradnya Pramita, 1996.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 1999.

Mahendra, Yusril Ihza. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

_______. Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Cet. ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Internet

Assegaf, Rifqi S. “Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial”. <http://www.hukumonline. com/detail.asp?id=14143&cl=Kolom>. 25 Januari 2011.

Hermansyah. “Peran Lembaga Pengawas Eksternal terhadap Hakim,” <http://www. pemantauperadilan.com>.  25 Januari 2011.

Winarta, Frans Hendra. “Sistem Pengawas Pengadilan yang Efektif Sejak Rekrutmen Sampai Penugasan”. <http://www.komisihukum.go.id/article_ opinion.php>. Diakses 25 Januari 2011.